BEM RI, GARDA NKRI Maluku "Dana Desa Itu Hak Kami Sebagai Anak Desa/Negeri"
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

BEM RI, GARDA NKRI Maluku "Dana Desa Itu Hak Kami Sebagai Anak Desa/Negeri"

Tuesday, May 28, 2019




Sumbar.online-Pemotongan ADD Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian APBN. Dasar hukum itu dipakai untuk dikeluarkan Keputusan Bupati Nomor  412.2-437 Tahun 2017 tanggal 6 November 2017, tentang Perubahan atas lampiran Keputusan Bupati SBB nomor 412.2-79 tahun 2017 tentang Penetapan Rincian ADD setiap desa tahun anggaran 2017.

Sementara Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Pasal 4 BAB III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Prioritas Pembangunan Dana Desa dimaksud adalah:


Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.



Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.


Terdapat Kejanggalannya dalam pemotongan ADD milik 93 desa di kabupaten SBB itu sendiri  melenceng dari visi dan nomenklatur ADD. Tujuan alokasi dana dari Pemerintah Pusat untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan pemerintah daerah. Hal ini bisa berakibat fatal, sebab langkah yang di ambil oleh Bupati SBB (M. Yasin Payapo) sendiri sepihak.


SK yang sudah dikeluarkan itu ada dan sudah dipakai oleh pemerintah untuk memotong 1,5 persen DD dari 93 desa. Pemotongan ADD dengan alasan penambahan anggaran untuk pelaksanaan Pesparawi 2017 tingkat provinsi Maluku di SBB. Untuk anggaran pelaksanaan kegiatan PESPARAWI ini sudah masuk dalam APBD dengan jumlah cukup besar. Dalam APBD Kabupaten SBB telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.18,7 miliar. Bantuan dari Pemprov Maluku sebesar Rp.500 juta. 


Menyangkut dengan hal pemotongan Dana Desa (DD) oleh Bupati SBB berdasarkan SK yang sama sekali tidak ada kaitan dengan petunjuk teknis maka hal itu adalah penyalagunaan kekuasaan sekaligus merupakan pelanggaran hukum. Jangan sampai Bupati SBB Kebal juga dengan Hukum yang berlaku di Republik ini. Saya selaku Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Indonesia Kota Ambon meminta tegas pihak aparatur penegak hukum yakni, Kejaksaan Tinggi Maluku, Polda Maluku agar segera menuntaskan Kasus Korupsi ADD/DD di kabupaten Seram Bagian Barat.


DD tidak Bisa dialihkan untuk kegiatan lain, meskipun itu adalah kebijakan Bupati atau Gubernur. “Kebijakan yang diambil oleh Bupati SBB merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan mekanisme penggunaan DD. Oleh karena itu Bupati SBB harus secepatnya dilakukan pemeriksaan oleh pihak berwenang. Kasus pemotongan DD yang dilakukan oleh bupati SBB sendiri telah melangar aturan tertinggi.


Kan sudah jelas Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dalam bentuk Dana Desa, mestinya diperuntukan untuk menggalakan pembangunan di desa atau negeri. Namun di SBB, oleh Bupati Yasin Payapo, program prioritas Presiden Joko Widodo itu malah dipangkas berdasarkan SK Bupati, Nomor: Kep/412.2-437/Tahun 2017, tentang Penetapan Rincian DD.
tindakan yang dilakukan oleh Pemkab SBB tidak sesuai mekanisme yang ada. 



Pemangkasan DD mencapai 1,5 persen dari tiap-tiap desa tersebut berdasarkan, keputusan Bupati SBB dengan Nomor: Kep/412.2-437/Tahun 2017, tanggal 6 November 2017, sementara Untuk anggaran pelaksanaan kegiatan PESPARAWI sudah masuk dalam APBD dengan nilai cukup besar. Dalam APBD Kabupaten SBB telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.18,7 miliar. Belum lagi bantuan dari Pemprov Maluku sebesar Rp.500 juta. Anggaran sebesar ini untuk pelaksanaan PESPARAWI masih tidak cukup. 


Jangan-jangan bapak bupati SBB mau memperkaya diri dan keluarga semua.


TUNTUTAN AKSI :
  1. Mendesak segera Polda Maluku dan Kejati Maluku agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Seram Bagian Barat (Yasin Payapo)
  2. Mendesak segera Polda Maluku dan Kejati Maluku untuk segera memanggil secara paksa  Bupati SBB karena telah melakukan pemotongan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD)
  3. Bupati SBB (Yasin Payapo) telah sepihak mengunakan jabatan sebagai kepala daerah untuk mengeluarkan SK pemotongan ADD untuk 93 Desa



#BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK INDONESIA
 (KORDA KOTA AMBON)
#GARDA NKRI MALUKU