Garda NKRI Maluku Meminta Kasus ADD Bupati SBB Dituntaskan
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

Garda NKRI Maluku Meminta Kasus ADD Bupati SBB Dituntaskan

Thursday, May 16, 2019



Ketua Umum Garda NKRI Maluku

Dalam Surat Keputusan Nomor SP.Lidik/33/V/2018/reskrim yang dikeluarkan pada tanggal 7 mei 2018 lalu, oleh reskrim polres Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), kini  diabaikan oleh Kapolres Kabupaten SBB AKBP Agus Sityawan, dengan index bahwa demi menjaga hubungan baik dengan Bupati Yasin Payapo.

Pasalnya, kasus pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) sampai saat ini, statusnya masih belum jelas dan kelihatan sudah hilang dari meja perkara Polres Kabupaten Seram Bagian Barat.

Kepada Sumbar.  Online (16/5) "Ketua Umum Garda NKRI Maluku, Zen Lelangwayang, Ia menjelaskan bahwa  kasus tersebut telah dibuat gelar perkara dengan nomor penyelidik SP.Lidik/33/V/2018/reskrim, namum sampai sekarang belum ditangani secara serius oleh Kapolres SBB AKBP Agus Stiyawan.

“Kami Garda NKRI Maluku menilai, Kapolres SBB melindungi kejahatan Yasin Payapo yang sekarang menjabat sebagai Bupati Kabupaten  Seram Bagian Barat, dalam kasus pemotongan dana ADD. Makanya kami meminta kasus ini harus di ambil alih polda maluku untuk di proses sampai selesai”, tegas Lelangwayang.

Lebih lanjut Ia katakan, seharusnya kasus yang sudah ditangani oleh Polres SBB, sudah harus sampai pada tahap sidik. Sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Reskrim Polres SBB pada 7 Mei 2018 lalu.

“Kami menilai Kapolres SBB gagal dan kurang profesional dalam menangani kasus hukum yang melibatkan orang nomor satu di kabupaten SBB yakni Yasin Payapo”, katanya.

Hal ini membuat dirinya geram dan meminta kepada Kapolda Maluku, Irjen Pol Royke Lumowa agar secapatnya mangabil tindakan untuk menyelesaikan atau mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Kata dia, apa yang dilakukan oleh Bupati sangat merugikan Negara, Ia juga menilai akan memberikan preseden buruk bagi pihak Kepolisan di mata masyarakat Kabupaten SBB, terutama Polres SBB.

“saya menginginkan tidak boleh ada pejabat Negara yang ada di Kabupaten SBB kebal dengan hukum, mengingat negara Indonesia adalah Negara hukum, maka semua orang, dimata hukum harus sama, jadi yang salah tetap dinyatakan salah dan yang benar tetap dinyatakan benar. Tidak boleh ada kong keliling dalam persoalan kasus korupsi”, tandasnya.