People Power Fillipina 1986 : Indonesia 2019, Serupa Tapi Tak Sama
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

People Power Fillipina 1986 : Indonesia 2019, Serupa Tapi Tak Sama

Thursday, May 23, 2019


Sumbar.online-Opini, Menyimak dinamika Pemilu Indonesia periode ini, sungguh menggrogoti energi dan menyemak otak. Tahapan-tahapan pemilu memberi nuansa yang menegangkan di iklim demokrasi Indonesia. Keseluruhan serapah dan hujatan pembenaran antar faksi, berbuah sikap yang masing-masing dianggap konstitusional dan inskonstitusional.

Adalah People Power , Sebuah gerakan politik yang digelorakan Reformis Amien Rais. Sikap tersebut ia utarakan pada hari pemungutan suara Pemilu 2019, Ungkapan itu sebagai reaksi jika penyelenggaraan Pemilu berlangsung curang.

People Power merupakan aksi massa yang menginginkan perubahan kekuasaan dalam sebuah Negara. Perubahan itu didasarkan atas ketidakpuasan rakyat terhadap berjalannya rezim memerintah. Dalam pandangan umum , People Power merupakan gerakan massa yang menggugat otoritarianisme ditengah kronisnya kondisi kesejahteraan rakyat, namun masih tetap mempertegas dominasi kuasanya. Sekilas, People Power inheren dengan Demokrasi, karena berpijak pada prinsip aspiratif dan kehendak rakyat (The will of the people) serta kebaikan bersama (The Common Good). 

Jika merunut sejarah Indonesia sejak merdeka, Keruntuhan kekuasaan soekarno dan soeharto syarat dengan implikasi gerakan politik People Power.
Oleh sebab itu menarik kemudian untuk menelaah People Power dengan muatan-muatannya, bilamana gerakan massa tersebut sebagai strategi politik pure kerakyatan atau identifikasi lainnya ?. Dalam konteks Pemilu Indonesia 2019, People Power sebagai istilah yang hangat dipandang perlu ditafsirkan berimbang, demi untuk merawat bangunan demokrasi indonesia yang masih saja dianulir belum tuntas. Untuk mencapai keseimbangan itu, penulis coba mengupas tentang apa yang terjadi di Filipina tahun 1986 dan faktualnya di Indonesia tahun 2019.

Filipina ideal ditarik sebagai pembanding sebab, selain istilah People Power bermula dari sana, salah satu konteks persoalannya juga berhubungan tentang ihwal kepemiluan. Diluar konteks tulisan ini, penulis menyarankan pembaca turut menambah khazanah wawasan, dengan membaca referensi tentang Arab Springs,Guna menemukan sudut pandang lain atau selaras terkait people power. Sebab, tulisan ini akan mempersempit sudut pandang tentang keterlibatan kekuatan politiik Global.

Rezim Marcos dan People Power EDSA
Ferdinand Emmanuel Edralis Marcos adalah presiden Filipina ke 6 pasca merdeka pada 4 Juli 1946. Marcos terpilih sebagai presiden pada usianya yang ke-48, ketika Pemilu Filipina tahun 1965.  Claim dokumen Angkatan Darat Amerika Serikat, kemenangan marcos ditengarai  model Jualan Politik yang didramatisir untuk menjaring suara pemilih. Periode kepemimpinan Marcos berlanjut dua periode, setelah memenangkan Pemilu 1969. Kemenangan Marcos juga dianggap tidak terlepas dari claim atas keberhasilannya dalam memimpin periode sebelumnya. Meskipun dugaan  kecurangan merebak dalam proses pemilu tersebut, Marcos tetap berangsur menjalankan kekuasaannya yang menuai kritikan. KKN meluas ditengah kesenjangan ekonomi ekstrem dan meningkatnya angka kriminalitas di Filipina. 

Jelang Pemilu 1973, Pembangkangan sipil terhadap rezim Marcos yang otoriter menampilkan kediktatorannya dengan mengeluarkan kebijakan Darurat Militer. Kebijakan itu memberikan legitimasi kepada Marcos untuk memegang penuh kontrol militer dan melanjutkan periode kekuasaanya. Represi kekuasaan Marcos ditandai dengan melumpuhkan peran pers hingga pembredelan, serta pengekangan hak berpendepat terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah hingga penangkapan terhadap lawan-lawan politik nya.

Kekuasaan marcos bergulir ditengah resesi yang melanda Filipina, terutama pada akhir 1983, Hutang negara menumpuk banyak, Perilaku koruptif Marcos dan kroninya, membuat fondasi ekonomi Filipina kian rapuh, Seiring dengan perlawanan politik gerakan oposisi. Salah satu diantaranya adalah Benigno Aquino Jr, sebagai tokoh oposisi yang paling lantang kontra terhadap Marcos. Spirit perlawanan Benigno dibarengi dukungan rakyat Filipina yang rutin mengisi jalanan dalam mengkritik rezim Marcos.

Sebagaimana dicatat Monina Allarey Mercado dalam An Eyewitness History People Power: The Philippine Revolution of 1986 (1987), Sepulang mengasingkan diri dan berobat sejak 1980, saat sedang turun dari pesawat komersial Taiwan International Manila Airport, Benigno ditembak kepalanya, dan mati seketika pada 21 Agustus 1983. Peristiwa tersebut menguatkan peta oposisi terhadap Marcos, Gerakan kecil menjadi gerakan nasional yang berpusat di Manila.

Tokoh alternatif bermunculan menggantikan ketokohan Benigno. Pergulatan elit politik Oposisi, memberikan mandat kepada Corazon Aquino yang tidak lain adalah istri dari Benigno Aquino, sebagai Penantang Marcos pada Pemilu 1986. Pemilu 1986 adalah titik akhir keruntuhan Marcos. Pemilu 1986 menjadi instrumen rotasi kekuasaan presiden tanpa pergantian sejak Pemilu 1973 di filipina.
Kediktatoran Marcos tidak surut dengan tetap mempertahankan kekuasaannya dengan cara-cara curang pada pemilu 1986. Bermula dari Pada 23 November 1985, Marcos mengumumkan percepatan Pemilu secara mendadak, yang diiadakan pada 7 Februari 1986. Komisi pemilihan Umum Filipina menyatakan kemenangan Marcos Atas Corazon, namun Komisi pengawas pemilu independen Filipina menyatakan Corazon lah yang mengungguli peraihan suara pemilu. Sumber lain menyebutkan, Kemarahan publik mencuat ketika pengakuan oleh 35 teknisi komputer komisi pemilihan umum Filipina, yang menyatakan bahwa mereka diminta untuk memanipulasi hasil pemilu, hal tersebut terungkap setelah mereka mengundurkan diri.

Resistensi kedua kubu kian terstruktur, klaim kemenangan kedua pihak seiring dengan pendirian kantor pusat pemerintahan masing-masing. Marcos dengan legitimasi kuasanya, dan Corazon dengan legitimasi moral para pendukungnya yang tumpah ruah menguasasi Jalan Epifanio de los Santos Avenue (EDSA) kota manila. Kuantitas massa pendukung Corazon yang jutaan itu penuh dengan euphoria kemenangan tanpa gesekan perpecahan yang berarti. 

Berbanding terbalik dengan kondisi kekuatan Marcos yang mengutamakan kekuatan Militer, Disamping terjadi faksi-faksi di tubuh militer itu sendiri.
Keterlibatan berbagai kalangan dalam Revolusi EDSA (Istilah Gerakan People Power Filipina) cukup mewarnai momentum bersejarah itu, diantaranya dari kalangan Uskup yang melakukan Konferensi dan melegitimasikan kecurangan dalam pemilu tersebut. Di sisi lain, Menteri pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Ketua Angkatan Bersenjata Fidel Ramos mengumumkan penarikan dukungan dan menjustifikasi Marcos telah melakukan kecurangan, pada 22 Feberuari 1986.

25 Februari 1986, Corazon di baiat sebagai Presiden Filipina melalui ritual sederhana. Hari itu pula TV Pemerintah (Channel 4) disabotase Militer oposisi yang menayangkan pesta inaugurasi kemenangan Marcos di Istana Negara Filipina (Istana Malacanang). Dominasi People Power yang membahana, membuat Marcos memilih menyerah dengan meninggalkan Filipina ke Hawaii bersama kerabatnya.

Demikianlah Revolusi EDSA mendapat reaksi positif dunia internasional, dimana keruntuhan rezim otoriter tidak diwarnai pertumpahan darah yang signifikan. Hanya saja Penataan demokratisasi Filipina menyisakan Rekor buruk Marcos sebagai Presiden Terkorup versi Vorbes dan menenggelamkan Filipina dalam hutang luar negeri, yang diprediksi baru lunas pada tahun 2025.

Rezim Jokowi : Cikal Bakal Aksi dan Reaksi People Power

Karir Politik Jokowi menarik sebagai simbol kekuatan sipil yang menembus batas dominasi Elit Politik dari kalangan Bangsawan dan Militer, yang mengisi posisi strategis pemimpin Republik ini. Bermula dari Solo, jokowi berhasil memikat hati rakyat solo dengan mandat 2 Periode sebagai walikota. Kemudian hijrah ke Ibukota dan berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012, berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Klimaks politik nasional nya, Jokowi berhasil memenangkan Kontestasi Pilpres 2014.

Kontroversi keberhasilan Jokowi sejak 2014 memang sudah tampak, ketika Rivalnya Prabowo dalam barisan Koalisi Merah Putih menggugat hasil Pemilu, dengan dalih kecurangan Terstruktur Sistematis dan Masif. Namun, proses hukum legal formal Republik Indonesia tetap menghantarkan Jokowi dihadapan MPR mengucapkan Sumpah Jabatan Presiden RI, pada 20 Oktober 2014.

Rekam jejak kepemimpinannya sebagai Presiden RI diwarnai riuh rendah kritik dari barisan Oposisi yang tergabung di Koalisi Merah Putih. Hingga ditengah jalan, tahun 2016 Koalisi Merah Putih melebur. Diantaranta PAN , GOLKAR dan PPP mengumumkan dukungannya untuk berada didalam barisa pemerintah.

Faksi politik tanah air semakin mencolok ketika jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Gerakan sipil berbasis  Islam (Front Pembela Islam/FPI) yang aktif kampanye anti kebijakan dan identitas Ahok, memuncak ketika Ahok menyatakan pernyataan yang bermuatan Penistaan Agama terhadap agama Islam. Gelombang massa yang mengatasnamakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), aktif melakukan desakan agar penegakan Hukum atas ahok ditegakkan dengan prinsip keadilan. 

Gelombang massa dalam aksi damai bergulir sepanjang akhir tahun 2016, baik di daerah maupun yang berpusat di Jakarta. Kekuatan massa yang bersumber dari massa FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ini turut memikat simpati umat islam, yang turut secara moral mendukung Gerakan Bela Islam. Tercatat 2 momentum penting sepanjang akhir tahun 2016, yaitu pada tanggal 4 November dan 2 Desember 2016 (Dikenal dengan istilah lain Gerakan 411 dan 212).

Dugaan keberpihakan kepada Ahok, membuat Ummat islam yang dipimpin Panglima besar Habib Rizieq Shihab menaruh kekecewaan terhadap Presiden Joko Widodo. Diperparah dengan sentiment Pancasila dan Islam ter-Framing dalam Prinsip Intoleransi, yang gencar di usung oleh kekuatan islam yang “bersebrangan” dengan FPI dan HTI, yaitu Nahdatul Ulama (NU). NU aktif mengkampanyekan toleransi sebagai warisan keberagaman di Indonesia, hal yang sama juga turut digaungkan oleh kelompok masyarakat dan partai Nasionalis. 

Disektor ekonomi dan ketenagakerjaan, rakyat dihadapkan dengan informasi invasi china yang merajalela. Akhirnya politik identitas mencuat kepermukaan sebagai instrumen komunikasi politik berbagi pihak.

Dinamika politik memanas, ketika Demokrat, Gerindra dan PKS sempat diduga sebagai dalang mobilisator gerakan tersebut. Meskipun membantah, aroma keterlibatan Gerindra dan PKS tercium ketika kontestasi PILKADA DKI dimulai. Dimana  PDIP mengusung Ahok dan Djarot saiful hidayat, Gerindra dan PKS mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dan Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. 

Konstelasi politik Pilkada DKI Jakarta mendeskripsikan bahwa keberhasilan kekuatan politik Aksi Besa Islam teruji, Anies dan Sandi berhasil keluar sebagai pemenang setelah mengalahkan Ahok-Djarot pada putaran kedua. Kemenangan Aksi Bela Islam semakin terlihat setelah pengadilan memvonis Ahok sebagai terpidana penistaan agama, disisi lain Presiden mengeluarkan PERPPUU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) tentang ormas, yang menjadi legitimasi Pembubaran HTI.
Attact and Counter Issue membumbui wajah media massa dan media sosial dalam menilai dan menjawab kebijakan Rezim Jokowi. Seperti isu pertumbuhan ekonomi,politik luar negeri,Korupsi,Rezim anti Islam,Stabilitas harga bahan pokok dan BBM,Impor dan Ekspor, Terorisme,Bencana Alam serta isu klasik komunisme, dan lain-lain. Wacana Nawacita Jokowi-JK pun dianggap bergeser dengan intensitas agenda pembangunan Infrastruktur.  

Dinamika kasus hukum terhadap beberapa aktivis dan ulama juga hangat, saling lapor antar warga Negara santer membuat penegakan hukum dinilai lemah. Seperti contoh fenomena gerakan tagar #2019gantipresiden, Kontroversi gerakan tersebut berimplikasi persekusi namun dianggap sebagai kegiatan yang dapat memperkeruh konflik horizontal, sebab dinilai terlalu dini dan bermuatan politis jika dilakukan sebelum masa pemilu berlangsung.

Baik dan buruk penilaian atas kinerja Jokowi bergulir bagaikan bola salju, yang terakumulasi sebagai keonstelasi politik pada Pilpres 2019. Indikasi keberhasilan dipegang teguh oleh koalisi Indonesia kerja, Indikasi kegagalan dikutip sebagai komoditi isu politik oleh Oposisi. Buah tangan dinamika politik sepanjang 4 tahun Jokowi memimpin, yaitu terbangunnya kembali rivalitas Jokowi dan Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019. Konsolidasi politik koalisi Indonesia kerja menetapkan Jokowi Menggandeng kekuatan Nahdiyin (NU) yang berpasangan dengan KH.Maaruf Amin. Sedangkan Kelompok ulama dari Alumni 212 melakukan Itjima’ Politik dengan mengusung Prabowo sebagai presiden, dengan Alternatif Ulama sebagai pendampingnya, yaitu Ustad Abdul Somad dan Habib Salim (Ketua Majelis Syuro PKS). Namun konsolidasi politik faksi ini menetapkan Prabowo dan Sandiaga Uno sebagai Capres dan Cawapres 2019-2024.

People Power Varian Pemilu 2019, Menguji Profesionalitas TNI & POLRI

Pemilu 2019 terwarnai dinamika internal yang berbeda dengan pemilu Indonesia sebelumnya. Baik dari aspek konstelasi elit politiknya, perilaku pemilih maupun secara sistemik. Konstelasi politik elit dapat kita simpulkan dari fenomena yang penulis tulis diatas, demikian dengan prilaku pemilih yang kecendrungan perhatiannya terhadap isu Pilpres saja. Serta secara sistemik, Pemilu tahun 2019 adalah kali pertamanya Pilleg dan Pilpres dilakukan serentak, keterbukaan informasi atas kecurangan dapat dengan mudah diketahui. Secara sistemik, hemat penulis apa yang terjadi di Filipina berbeda kualitas penyelenggaraan dengan faktual di Indonesia. Aspek perkembangan teknologi dan historis kepemimpinan Jokowi dan Marcos sepintas dapat menguatkan alasan penulis. Sehingga perlu ditimbang, apakah People Power varian indonesia yang selanjutnya disebut Gerakan Kedaulatan Rakyat perlu atau tidak di lakukan ?. 

Merujuk People Power yang digaungkan Amien Rais, penulis melihat muatan pesimistis demokrasilah yang sedang dibangun oleh tokoh reformasi ini, KPU, BAWASLU dengan seluruh penyelenggara hingga petugas KPPS adalah bagian anak bangsa yang sedang berikhtiar berdemokrasi dengan baik, dengan demikian upaya delegitimasi atas hasil kerja penyelenggara Pemilu adalah kerancuan moral demokratis yang tidak elok. Disamping aspek kecurangan Pilpres dapat di akses dengan terbuka, Aspek legal formal pun tidak ditutup untuk menunutut hak berdemokrasi kita. 

Artinya, pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan ini terbuka bebas menggunakan instrumen hukum yang berlaku. Persoalan Elektoral, tidak sepadan jika dibenturkan dengan spirit Pengabdian yang tidak bisa dicapai melalui instrumen keterpilihan. Kemudian menggulir opini kecurangan di luar meja pengadilan Pemilu, sehingga memantik perlawanan rakyat yang telanjur militan.

Strategi People Power Varian Pemilu 2019, sekilas terlihat sebagai replikasi strategi people power Filipina, dimana ada misi mobilisasi gelombang massa untuk mendeligitimasi hasil Pilpres 2019; Setelah faksi prabowo merangkai sistem perhitungan internal yang diyakininya berbeda dengan hasil KPU RI. 

Tapi kesamaan historis rezim sangat berbeda antara jokowi dan marcoss, sehingga People Power varian pemilu 2019 syarat dengan kepura-puraan. Kepura-puraan itu juga dapat diukur dari unsur delegitimasinya, Faksi prabowo diketahui hanya menolak hasil Pilpres saja, namun tidak untuk hasil Pilleg. Sehingga menurut hemat penulis, totalitas gerakan pure kerakyatan tidak tercapai dengan ideal, sebab secara struktural saja Prabowo dan Faksinya tidak berani totalitas mendelegitimasikan Hasil pemilu secara utuh, masih tampak malu-malu kucing. Bagaimana tidak, secara institusi Gerindra dan koalisinya juga tidak mau hilang legitimasi untuk bereran di Republik ini, jika kerja keras Caleg terpilihnya harus  hangus dari Pusat sampai daerah.

Disisi lain, People Power Varian Pemilu 2019 tampaknya pun sudah menjadi konsumsi Hukum, Dimana ajakan People Power diunsurkan dalam tindak pidana makar. Jika merujuk tafsir dasar People Power, penulis berpendapat bahwa people power itu inheren dengan Negara demokrasi. Maka perlu di tinjau kembali bahwa, apakah hal tersebut kemudian dapat dihubungkan dengan tindakan makar ? Terlebih bangunan Hukum Makar dan Delegitimasi Hasil Pemilu itu berbeda. Jika makar inheren dengan Pemerintah yang sah, sedangkan Delegitimasi Hasil pemilu inheren dengan Calon eksekutif dan legislatif yang masih belum berkekuatan hukum sebagai rezim yang sah. Artinya, perlu diulas secara mendalam aspek yuridisnya.

Namun, Implikasi People Power lah yang membuat supremasi hukum kita terlihat lemah, bahwa kualitas perbuatan dibenturkan dengan kualifikasi penilaian terhadap hukum. Terlihat jelas, bahwa Sikap POLRI  mengedepankan asas kamdagri yang kental. Konotasi "Perusuh" menjadi alasan kuat untuk sekadar mengamankan pihak-pihak hingga tahapan pemilu yang paling krusial ini berjalan dengan lancar. Terlepas dari asumsi politis, publik harus mengenal Politik Negara yang di adopsi POLRI.

Hemat Penulis, POLRI adalah alat negara yang tidak semerta-merta sebagai pengayom bagi seluruh rakyat, POLRI Pun mesti mengklasifikasi pengayomannya terhadap rakyat yang ingin dan tidak ingin bangunan NKRI ini untuk tetap kokoh secara ideologis. Dalam hal ini, POLRI Tegak dengan sumberdaya dan profesionalitasnya untuk mendeteksi apakah Gerakan People sebagai The Common Good atau instrumen perebutan kekuasaan semata. 

Kebijaksanaan menyikapi itu lah yang dapat mengukur apakah POLRI sebagai kekuatan Negara atau Rezim ? Sehingga POLRI dapat tegak dengan nilai-nilai politik Negaranya. Menarik pula untuk mengukur bagaimana Sinergitas TNI dan POLRI sebagai lembaga yang memiliki tugas moral mempertahankan NKRI, baik menilik ancaman dari dalam maupun dari luar sampai tahapan pemilu ini usai. Sebab, rakyat sudah terpolarisasi dengan Faksi #01 dan #02 , disisi lain rakyat pernah merasakan dan terpola dengan keinginan kembali dan tidak sama sekali menginginkan TNI dalam postur Sosial dan Politik Tanah Air.

 POLRI dan TNI pun harus memanfaatkan momentum bersejarah ini untuk meningkatkan kualitas politik Negaranya sebagai institusi yang masing-masing fokus .erawat keamanan dan pertahanan Negara.
 Aksi dan Reaksi semua pihak dalam menghadapi gejolak massa yang dimulai 21 mei lalu, juga harus pada titik konstitusional. Resistensi dilapangan kita pahami sebagai titik kerawanan yang sulit menentukan siapa yang benar dan salah. POLRI dengan Prosedur tetap Pengendalian massa (Dalmas) nya, juga harus mempertimbangkan gelombang massa yang tidak terkontrol. 

Secara tekhnis, dipandang perlu untuk mempertimbangkan korban yang berjatuhan. Akhirnya kita berharap Setiap komponen bangsa bertindak ideal dan berpijak pada prinsip persatuan secara kaffah.


PENULIS :
Zunnur Roin
Komisi Politik , Pertahanan dan Keamanan PB HMI / Presidium Nasional ILMISPI / Mahasiwa Pascasarjana Ilmu Politik UNPAD