Menyoal Positioning Putra Maluku Di Kabinet Jilid II Jokowi
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

Menyoal Positioning Putra Maluku Di Kabinet Jilid II Jokowi

Tuesday, July 9, 2019

                     A. Ibra Lussy. Direktur Madani Research




Oleh: A. Ibra Lussy
Direktur Madani Research

Pilpres telah sampai digaris finis. Tidak ada lagi gugatan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak proposal gugatan dari tim BPN (Badan Pemenangan Nasional) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menolak hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memenangkan pasangan petahana, Joko Wiodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Keputusan KPU ini berdasarkan perolehan suara melalui penghitungan berjenjang yang dilakukan diberbagai tingkatan sampai dengan putusan secara nasional lewat sidang pleno KPU RI pada tanggal 22 Mei Tahun 2019. Dari penghitungan suara ini pasangan Jokowi-Amin mendapatkan perolehan suara sebesar 85.606.362 suara atau 55,50%. Sedangkan pasangan Prabowo-Sandi memperoleh dukungan suara sebesar 68.650.239 suara atau 44,50%. Pasangan 01 mengungguli pasangan 02 di 21 provinsi di Indonesia. Pasangan 02 hanya bisa memastikan menang di 13 provinsi.

Berdasarkan perolehan suara diatas maka KPU lantas memutuskan pasangan 01 Jokowi-Amin yang keluar sebagai pemenang pemilu. Tetapi keputusan KPU ini kemudian ditolak oleh pasangan Prabowo-Sandi yang melihat hasil pemilu 2019 sangat kental dengan aroma kecurangan TSM yang lebih menguntungkan pasangan 01 dan merugikan pasangan 02. Namun lagi-lagi, ekspektasi pasangan Prabowo-Sandi agar MK membatalkan putusan KPU harus kandas disebabkan majelis hakim MK menolak seluruh bukti dan dalil yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon yang dinilainya sangat lemah dan tidak terkualifikasi dalam pelanggaran pemilu katagori TSM. Itulah sebabnya MK tidak bisa mengabulkan perrmohonan dari kuasa hukum Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandi yang dipimpin oleh Bambang Widjayanto dan Denny Indrayana.

 *Rekonsolidasi Kabinet Jilid II*

Pasca ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2019, Pasangan Jokowi-Amin bukan hanya melakukan upaya rekonsoliasi nasional tapi juga rekonsolidasi kabinetnya yang baru sehingga visi dan program nawacita Pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya dapat sinkron dan terimplemntasi untuk  lima tahun yang akan datang secara baik.
Squad dalam kabinet jilid II ini harus diisi oleh berbagai spektrum kepentingan sehingga stabilitas pemerintahan bisa efektif dan tidak mengalami turbulensi diperjalanan. Itulah sebabnya seringkali kita mendengar istilah kompetensi, representasi dan regenerasi dalam struktur kekuasaan. Kompetensi itu berkaitan dengan kapasitas sang menteri. Lazimnya aspek kapabilitas dan skill seseorang yang dilihat untuk memimpin sebuah kementerian. Presiden dan wakil presiden terpilih akan mempertimbangkan mereka yang berasal dari kalangan profesional, karena dianggap memiliki kecakapan serta potensi yang mumpuni dalam mengoperasionalisasikan visi pemerintah dalam setiap program yang berkaitan dengan kebutuhan di lembaga kementerian yang diharapkan bisa berdampak terhadap kepentingan publik.

Aspek berikutnya adalah tentang politik representasi atau akomodasi. Dalam setiap event elektoral pasti ada yang namanya kolaborasi kekuatan politik dari berbagai spectrum baik itu  partai politik, relawan, kekuatan-kekuatan penyandang dana, termasuk representasi wilayah untuk masuk dalam politik akomodasi. Dalam konteks ini, ada kepentingan partai-partai sebagai mitra koalisi mempunyai jatah politik masing-masing dalam kabinet. Jumlahnya tergantung pada besarnya konstribusi politik yang diberikan selama proses berjalan. Sedangkan regenerasi berkaitan dengan anak-anak muda yang dianggap produktif dan mumpuni dibidangnya. Sehingga dirasa perlu untuk masuk dalam squad kabinet agar performa pemerintahan bisa lebih efektif dan maksimal berjalan.

Diantara tiga aspek diatas. Barangkali yang sering menjadi perdebatan itu berkaitan dengan politik representasi. Disinilah menurut saya menjadi diskursus yang tak ada habisnya bagi kami orang Maluku. Semenjak orde baru tumbang dan kita memasuki babak baru demokrasi sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, suara orang Maluku tak pernah didengar, orang Maluku seolah sengaja dipinggirkan oleh Negara. Padahal, Jika kita merunut pada rentang sejarah pergolakan hingga kemerdekaan Indonesia, Maluku merupakan bangsa yang sejak awal menentang praktek monopoli dan kolonialisme oleh penjajah.

Maluku adalah salah satu Provinsi dari beberapa provinsi lainnya yang memiliki saham besar dalam mendirikan Negara Indonesia. Tetapi fakta politik bernegara kita hari ini berkata lain, Tak ada satupun putra terbaik dari Maluku yang direkrut masuk dalam kabinet setiap kali pemerintahan berganti. Ini problem yang kurang mendapat perhatian dari setiap pemimpin dan rezim di Negeri ini. Kita seperti masyarakat kelas dua yang tak pernah diprioritaskan. Dalam segala hal kepentingan kita sering dinegasikan dan  dipertimbangkan hanya dengan alasan subjektif tentang jumlah penduduk dan kewilayaan atau factor politik lainnya, Kecuali ada pressure group yang dilakukan secara massif oleh orang Maluku maka mungkin Pemerintah akan mempertimbangkanya, tetapi belum tentu dapat mengakomodir seluruh harapan dan kepentingan orang Maluku. Padahal stock SDM kita tersedia, mulai dari kalangan birokrat, profesoinal, Politisi dan agamawan.

 *Menimbang Putra Terbaik Maluku Masuk Dalam Kabinet*

Di periode kedua Jokowi ini harapan akan salah putra terbaik dari Maluku untuk masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-Amin sangatlah besar. Hal ini dirasa penting karena potensi sumber daya alam kita yang berlimpah tapi tidak dapat terkelola secara baik karena tidak ada orang Maluku yang secara spesifik berada didalam kabinet dan benar-benar mau memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Maluku.  Itulah salah satu alasan yang membuat Maluku masih menempati posisi ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Padahal kekayaan kita berlimpah, tapi pembangunan dan kesejahteraan rakyat masih menjadi potret paling menakutkan di bangsa ini.

Padahal ada beberapa nama yang cukup potensial untuk dipertimbangkan masuk dalam jajaran kabinet jilid II Jokowi. Seperti misalnya Hambra Samal (Deputi Bidang Infrastruktur dan Bisnis Kementerian BUMN), Karel Albert Ralahalu (Politisi PDIP dan Mantan Gubernur Maluku), Nono Sampono (Senator Maluku di Senayan) serta Alex Retraubun (Mantan Wamen Perindustrian). Mereka punya rekam jejak dan prestasi dibidangnya masing-masing. Kemampuan manajerial sebagai seorang leadership sangatlah dipahami oleh mereka. Dengan rekam terbang yang tinggi sebagai seorang politisi dan birokrat, menurut saya sangat pantas untuk kemudian pada periode kedua Jokowi ini salah satu dari mereka masuk dalam squad kabinet.

Diantara beberapa nama diatas memang ada plus-minusnya. Tapi barangkali nama Hambra Samal bisa menjadi prioritas tanpa menegasikan kemampuan dan potensi yang lain, tapi figur Samal sangatlah tepat untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat Maluku di daerah dengan berbagai kebijakan yang ada di pusat. Pria yang biasa disapa Samal ini cukup dikenal luas dikalangan elit Jakarta lantaran posisinya yang strategis di kementerian BUMN. Sebagai Deputi Bidang Infrastruktur dan Bisnis, kemampuan manajerial Samal sudah teruji dalam hal mendesain pembangunan, terutama dalam soal pendistribusian pembangunan insfrastruktur dan dari aspek pengelolaan SDA yang selama ini menjadi problem di Maluku.Sumber daya alam yang kaya kalau tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai maka pemerintah daerah akan kesulitan menghadirkan para investor untuk berinvestasi di Maluku. Investasi dan penyiapan infrastruktur itu senafas, tidak bisa saling menegasikan salah satu dari keduanya.

Untuk itu, figur yang punya kompetensi dibidang inilah yang mudah memahami anatomi pembangunan Maluku akan di mulai dari sektor mana! Selama ini pembangunan di Maluku mengalami pelambatan karena tidak banyak dari kita yang paham soal pland pembangunan Maluku secara berkala. Padahal persoalannya simple aja. Ini bukan soal uang semata, tapi lebih pada soal teknis dan cara kerja. Bagaimana seorang pemimpin atau eksekutif bisa meyakinkan semua pihak, terutama para investor untuk datang dan berinvestasi di Maluku.
Dan untuk menjawab segala persoalan dan pertanyaan diatas, maka Hambra Samal, lulusan Magister Bisnis Universitas Gajah Mada, yang juga adalah mantan Majelis Pembina Nasional Pengurus Besar (MPN-PB PMII 2014-2016) adalah solusinya. Mantan aktifis PMII ini juga sangat dekat dengan berbagai elit di Jakarta. Kiprahnya di PMII selama proses kuliah di Universitas Pattimura Ambon, dan kemudian melanjutkan proses di Jakarta dan Jogja membuat dirinya mempunyai jejaring yang cukup luas.

*Perlu Dukungan Full Pemerintah Daerah*

Perjuangan untuk mendorong putra Maluku masuk dalam kabinet pemerintahan sudah lama digaungkan oleh berbagai element masyarakat di Maluku, tapi hasilnya belum maksimal. Salah satu faktor yang menjadi penghambat gerakan ini adalah tidak solidnya orang Maluku dalam menyuarakan aspirasi ini. Kita terlalu parsial membangun gerakan sehingga kita lupa bahwa perjuangan ini merupakan perjuangan besar yang membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah. Cara yang paling sederhana untuk mengakomodasi semua kepentingan ini adalah dengan upaya proaktif pemerintah daerah dan DPRD provinsi Maluku, Percayakan kepada lembaga pendidikan di Maluku atau para akademisi dari kampus untuk menyeleksi beberapa figure alternatif yang dianggap memiliki kapasitas, kompotensi dan kridibilitas tentu dengan pertimbangan yang rasional dan objketif, Sehingga rekomendasi yang akan dibawa oleh pemerintah provinsi dan DPRD provinsi Maluku kepada Presiden terpilih benar-benar telah mewakili aspirasi seluruh masyarakat Maluku.

Karena pengalaman telah mengonfirmasi kepada kita untuk belajar, bahwa ketidaksolidan kita selama ini tak membuahkan hasil apa-apa. Saatnya orang Maluku harus bangkit dan satu suara dalam mendorong putra terbaik Maluku di kabinet Jokowi Jilid II.  Soliditas dari berbagai spektrum kekuatan di Maluku harus bersatu padu sehingga pressure group yang dilakukan punya nilai politik yang bisa diperhitungkan. Kalau gerakan ini yang dibangun maka saya yakin ekspektasi besar orang Maluku selama puluhan tahun terhadap masuknya putra terbaik Maluku di kabinet bisa terwujud.