Melihat Polemik Perpu Covid-19
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

Melihat Polemik Perpu Covid-19

Saturday, May 2, 2020


Oleh: NUGRAHA RAY PRADANA (Mahasiswa Hukum Tata Negara Uin Imam Bonjol Padang)

Sampai hari ini angkah penyebaran covid-19 kian meningkat tercatat masyarakat indonesia yang terpapar covid-19 sebagaimana dilansir oleh detiknews berada diangkah 10,551 kasus positif, 1.591 sembuh, 800 meninggal  hal ini tentunya semangkin membuat kita prihatin, langkah-langkah preventif pun dilakukan oleh pemerintah guna menekan angkah penularan pandemi covid-19 di masyarakat. pelbagai macam cara dilakukan seperti work from home atau berkerja dan beraktifitas dirumah, selain itu social distansing juga dianggap menjadi alternatif yang efektif mencegah penyebaran virus corona.

 Namun himbawan pemerintah tidak sampai disitu saja diperlukan upayah yang luar biasa besar melihat pendemi corona ini semangkin hari semangkin membesar penularannya. Pemerintah melihat harus ada kebijakan yang strategis berdampak luas bagi masyarkat dalam memerangi pandemi ini, banyak hal kebijkan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memerangi musuh yang tak terlihat dan tidak terasa disentuh, mulai dari kebijakan sosial seperti PSBB yang diterapkan dibebrapa kota di indonesia yang terbilang zona merah seperti hal nya kota Jakarta yang menjadi episentrum penyebaran pandemi covid-19.
 
Dengan adanya PSBB ini bukan hanya pemerintah tetapi kita semua sebagai masyarakt berharap covid-19 angkat kaki dan tidak memiliki ruang penyebaran lagi dan indonesia kembali pulih seperti sediakala, tidak berhenti sampai disitu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) pemerintah melalui Presiden Jokowi memiliki kewenangan mengeluarkan perpu yakni perpu Nomor 1 Tahun 2020 untuk menangani wabah corona virus disease namun penerapan perpu covid-19 seakan terhambat karena menuai banyak keritikan dari para pemerhati hukum dan akademisi, sehinggah berlabuh ke Mahkamah Konstitusi seperti yang termuat di laman REPUBLIKA. co.id Mahkama Konstitusi (MK) pada selasa (28/4) telah menggelar sidang pendahuluan uji materi (judicial review) terhadap perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi covid-19, yang diajukan oleh tiga pemohon diantaranya ada Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI), Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais serta Aktifis Damai Hari Lubis, yang menjadi titik urgent uji materi ini yaitu pasal 27 yang berisih Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) para pemohon mengamati subtansi dari pasal tersebut dapat menimbulkan potensi tindak pidana korupsi bagi pihak penyelenggara.

Sebab dalam pasal 27 ayat (1) tersebut dinyatakan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan negara di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatkan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Dengan demikian pikiran dasar dalam norma tersebut tidak memiliki kelayakan dan kepatutan untuk sebuah norma (ex aequo et bono) mengapa demikian dikarenakan segala apa yang dilakukan oleh para eksekutorial atau pejabat yang menyelengarakan perpu covid-19 tidak termasuk kerugian negara dari setiap tindakannya, kita tetap berharap para penyelenggara negara menanamkan komitmen baik dan menjadikan perpu covid-19 menjadi dasar hukum dalam penangan wabah corona virus, karna bagaimana pun perpu covid-19 harus berdampak baik bagi masyarakat bukan berdampak baik bagi penyelenggara negara. Akan tetapi kekhawitiran pun muncul dikarenakan perpu covid-19 adalah perpu yang mengatur keuangan negara ditengah krisisnya ekonomi negara akibat  wabah covid-19.

Mengutip dari buku ermansah djaja dengan judul Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002, disebutkan Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara korupsi dengan kekuasaan “ yakni  power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”, bahwa “  kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut”. Ungkapan Lord Acton jika dihubungkan dengan dinamika perpu covid-19 hari ini seakan memiliki korelasi paling tidak memberikan gambaran bahwa kekuasaan membuat seseorang memiliki mentalitas korup, oleh karenanya sebelum perpu di ajukan ke DPR dalam persidangan berikutnya untuk disetujui atau tidak disetujui, jika disetujui maka perpu ini akan menjadi Undang-Undang, jika perpu tidak disetujui maka perpu tersebut harus dicabut, sehingga uji materi perpu Nomor 1 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah yang tepat mengingat ada beberapa Pasal yang bermasalah,  seperti Pasal 27 ayat (1)  sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) Pasal-Pasal tersebut memberikan ruang kekebalan hukum bagi para pejabat yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk menerapkan perpu covid-19 tentu saja hal ini tidak selaras dengan asas hukum equality before the law yaitu persamaan dihadapan hukm yang dianut dalam Konstitusi Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum, maknanya adalah setiap warga negara harus mendaptkan perlakuan yang adil baik oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah, sehingga dengan prinsip ini bukan semata karena regulasi atau peraturan seseorang baik itu masyarakat umum atau pejabat negara bisa kebal dan memiliki imunitas terhadap hukum.

Olehkareanya upaya hukum yang dilakukan dengan mekanisme judicial review, hakim Mahkamah Konstitusi akan melihat, menilai dan memutuskan melalui sudut padang Konstitusi bahwa seperti gugatan yang diajukan oleh para permohon ada Pasal-Pasal dalam perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang terindikasi atau bertentangan dengan Konstitusi (inconstitutional) dan merugikan hak asasi segenap warga negara, MK sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the constitution) pasti akan memutuskan fakta hukum yang berlaku secara normatif, karena putusan Mahkamah Konstitusi bukan hanya mengikat bagi para pihak yang berperkara (inter parties) melainkan putusan Mahkamah Konstitusi teraktualisasi untuk seluruh pihak bukan hanya yang berperkara, dalam artian putusan MK itu bersifat mengikat bagi publik dan dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dalam sistem ketatnegara di Indonesia khususnya yang berkaitan denagn hasil dari putusan perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penaganan Covid-19.

Walau bagaimana pun setiap regulasi atau peraturan perundang-undangan memiliki implikasi baik positif atau pun negatif dan mempunyai sisi lemahnya tersendiri dan kesemua itu harus kita hadapi bersama, disatu sisi mungkin pemerintah mengeluarkan perpu covid-19 dengan itikad baik untuk menormalisasikan stabilitas keuangan negara dalam hal percepatan penangan Covid-19 dan memutus mata rantai penularannya. Harapan kita presiden Jokowi sebagai pemegang tambuk kekuasaan tertinggi untuk dapat kooperatif mengontrol secara maksimal penerapan perpu covid-19 ini sehingga penerapannya mewejudkan keadilan dan daya gunanya berdampak bagi masyarakat luas dan tidak berpotensi disalah gunakan kedalam berbagai hal yang justru merugikan masyarakat. Dan sisih lemah regulasi perpu covid-19 sebagaimana yang disebutkan para pemohon tadi memiliki norma-norma yang kontroversial dan tidak selaras dengan asas persamaan dihadapan hukum dan tentu saja hal itu melanggar prinsip negara hukum karena dalam konsepsi negara hukum siapa yang melanggar hukum maka ia harus di hukum sesuai dengan aturan hukum yang mengaturnya dan Indonesia sebagaimana digariskan oleh Konstitusi pasal 1 ayat (3) sebagai negara hukum menghendaki hal itu,  lex dura sed tamen scripta hukum itu keras dan memang begitulah adanya, hukum memiliki kekuatan yang bersifat memaksa secara eksistensial, karena sejatinya norma hukum adalah aturan yang memiliki peranan dalam menjaga bingkai ketertiban manusia.