JPKP Cilegon Adakan Hearing Bersama Anggota DPRD Cilegon Dan Dinas Sosial Cilegon Terkait Bantuan Covid -19
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

JPKP Cilegon Adakan Hearing Bersama Anggota DPRD Cilegon Dan Dinas Sosial Cilegon Terkait Bantuan Covid -19

Thursday, June 25, 2020


Cilegon -Jpkp (jaringan pendamping kebiijakan pembangunan) cilegon hearing dengan anggota DPRD cilegon dan dinas sosial cilegon terkait bantuan covid19, 24/06/2020

Bantuan pandemi covid19 di kota cilegon data nya semrawut dan tumpang tindih, akibat nya banyak masyarakat cilegon yang tidak mendapatkan ,

Dalam hal ini DPD JPKP cilegon yang di ketuai saudara eben rajab ,melakukan hearing dengan anggota DPRD cilegon dan dinas sosial cilegon, asda,

Menurut ketua DPD jpkp cilegon yg biasa di panggil kang eben ,jpkp selaku lembaga masyarakat yang bekerja sama dengan kantor staf presiden melalui surat kerjasama B -097/KSP/D 1/04/2016. Dan kemensos no 002/DPP/JPKP/MOU/2016 sebagai mitra pemerintah yang siap bersinergi dan mendampingi program program pemerintah agar dapat terlaksana sesuai rencana, serta tepat sasaran menuju Indonesia maju .

Dalam hal hearing dengan ketua DPRD dan asda serta kadis sosial ada 4 permaslahan terkait yang terjadi di cilegon, diantara nya


1. Setelah jpkp melakukan pendampingan dalam proses pendataan, sebagai sempling di 4 kecamatan dan 9 kelurahan.. Kami menilai muskel (musyawarah kelurahan) untuk penginputan dan validasi data terkesan seperti kegiatan seremonial
2. Bayak peyaluran bansos yang tidak tepat sasaran
3.kurangya sosialisasi teknis dari pihak terkait sehingga rancu ketika proses pembagian bansos itu berjalan
4 . Blum adanya solusi kongkrit terkait beberapa permasalahan yg ada.


Kadis sosial Cilegon. Ahmad jubaedi mengatakan.."Pada dasarya kami meng apresiasi seluruh pihak terkait karna sudah terbuka untuk menerima aspirasi dari kami terkait beberapa permasalahn yang ada pada proses peyaluran bansos, di antaranya proses pendataan melalui musyawarah kelurahan yang masih belum akurat terkait vallidasi data penerima bantuan yang kedua terkait bayaknya bantuan yg tida tepat sasaran, dan dari pihak kadis siap melakukan musyawarah kelurahan susulan yang siap melibatkan semua pihak baik elemen masarakat, ormas, lsm , media dan lain2. selain itu terkait bansos yg tida tepat sasaran merekapun secepatnya akan melakukan abgret data agar peyaluran bantuan tahap selanjutnya bisa sesuay dengan keriteria masarakat yg berhak menerima.. namun kami dari jpkp akan terus melakukan pendampingan pada setiap proses2 perbaikan yg akan di lakukan pihak terkait. Guna memastikan peyaluran bansos tepat pada orang yg semestinya mendapatkan.

*Topik*