KNPI Semprit Menteri BUMN Dianggap tak Profesional
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

KNPI Semprit Menteri BUMN Dianggap tak Profesional

Wednesday, June 24, 2020

 

Jakarta—Ketua DPP KNPI, Rudy Gani, menilai kinerja Menteri BUMN Erick Thohir dianggap tidak profesional karena menempatkan komisaris dan direksi yang masih merangkap jabatan di institusi lain. 

Menurut Rudy, ketidakprofesionalan Erick dinilai telah melanggar visi-misi Pemerintahan Jokowi yang ingin menjadikan BUMN sebagai perusahan nasional berkelas dunia.

Namun sayangnya, lanjut Rudy, visi misi Jokowi itu harus terkubur dengan kebijakan Erick yang menempatkan pihak-pihak yang masih menjabat di institusi lain sebagai komisaris di beberapa perusahaan plat merah tersebut.

“Berdasarkan kajian yang kami lakukan, menteri BUMN telah melenceng jauh dari visi-misi Jokowi saat kampanye lalu dengan kebijakan Erick yang memberikan posisi kepada orang-orang yang masih menjabat di institusi lain. Padahal, Erick seharusnya  menjadi garda terdepan bagi visi misi pemerintahan Jokowi khususnya di bidang BUMN. Beliau kan mantan ketua tim pemenangan Jokowi,” jelas Rudy, Kamis (25/6), di Jakarta.

Sebagai pembantu presiden yang mengurusi BUMN dimana Erick memimipin 148 BUMN induk dengan ribuan anak dan cucu serta cicit yang total keseluruhan Assetnya mencapai 5000 an trilun serta menyumbang ke APBN terbesar setelah pajak, Erick telah menunjukkan kesalahannya yang cukup fatal dengan memberikan ruang kepada pihak-pihak yang kemaruk jabatan. 

“Kehadiran Erick tadinya memberi angin segar untuk kita semua khususnya latar belakang Erick yang sukses memimpin perusahaan miliknya. Namun, ketika Erick seperti ini, semua penilaiaan itu runtuh seketika. Erick justru menghancurkan kredibilitasnya sendiri,” kata Rudy.

Rudy menyebut beberapa nama seperti Komjen Bambang Sunarwibowo yang menduduki jabatan di PT. Aneka Tambang, Komjen Carlo Brix Tewu di PT. Bukit Asam dan Irjen Arman Depari yang diangkat sebagai Komisaris Pelindo 1. 

Lalu Marsekal Madya Andi Fahrul di Komisaris PT Bukit Asam dan Laksamana Madya Ahmad Jamludin di Pelindo 1. Pengangkatan ini dinilai nya telah berpotensi melanggar UU dan aturan.

Selain nama-nama tersebut, Fadjroel Rahman yang menjabat sebagai Jubir Presiden Jokowi dan Ali Mochtar Ngabalin, staff Ahli di Kantor Staff Presiden, masing-masing diangkat Erick sebagai komisaris. 

Selain perwira aktif di TNI dan Polri, Rudy juga menyebut nama beberapa politisi seperti dari PDI-Perjuangan Dwi Ria Latifa menduduki jabatan Komisaris BRI, politisi Golkar Rizal Malarangeng menjabat komisaris PT Telkom dan politisi NasDem Irma Suryani Chaniago yang menduduki jabatan komisaris di Pelindo II.

“Ada juga Keluarga menteri di Kabinet Jokowi yang keluarganya mendapat posisi seperti Ahmad Mulia Tarigan jadi Komisaris Pelindo 1, Adik ipar Menkeu, Sri Mulyani. Adik kandung Wamendes Budi ari, Chandra Arie Setiawan di Komisaris PT Telkom," jelasnya.

Selain itu, Rudy juga mencatat beberapa pejabat di eselon 1 kementrian, lembaga negara yang diberikan posisi oleh Erick. 

Namun, persoalan kompetensi serta kinerja selama ini, menurut Rudy masih patut dipertanyakan.

“Persoalan rangkap jabatan adalah catatan buruk buat Erick. Karena selama ini kita tidak mengetahui alasan Erick mengangkat beberapa komisaris dan direksi tersebut. Kompetensi dan track record nya kan masih perlu ditanyakan selama mereka mengabdi pada lembaga yang ia naungi. Loyalitas mereka bisa terpecah. Belum lagi akan ada konflik kepentingan, ini berbahaya,” sambungnya.

Karena itu, Rudy meminta Komisi VI DPR dan Presiden mengkoreksi berbagai keputusan Erick Tohir yang mengangkat beberapa orang yang masih rangkap jabatan di tempat lain. 

Jika kebijakan ini terus dibiarkan, maka BUMN yang sesuai visi misi Jokowi nampaknya akan jauh dari harapan. 

Karena itu, Jokowi harus membatalkan pengangkatan para komisaris yang masih rangkap jabatan. DPR juga diminta untuk tidak diam saja. 

“Sebagai pembantu presiden, Pak Jokowi dapat membatalkan SK para komisaris yang masih rangkap jabatan. Tegaskan saja loyalitasnya pada organisasi atau institusi apa. Jangan kemaruk jabatan. Masih banyak putera-puteri bangsa Indonesia yang layak memimpin BUMN. Jangan sampai lo lagi, lo lagi. DPR pun sudah waktunya bicara. Jangan diam saja,” tutup Rudy.