Politik Tanpa Identintas Atau “Jualan Kursi”?
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

Politik Tanpa Identintas Atau “Jualan Kursi”?

Tuesday, June 30, 2020



Oleh : Febria Rahmadani


Analisis Koalisi Partai Jelang Pilkada Pasaman Barat 2020


Mengutip dari salah satu media online  yang dimuat beberapa hari yang lalu terkait Jelang Pilkada Pasaman Barat tahun 2020 figurnews.com bahwa, koalisi antar partai di Pasman Barat sudah muali mengkrucut. Dan yang menarik untuk kita analisa dari pemberitaan ini adalah sikap politik kemungkinan berkoalisinya antara PKS dan PDIP dalam mengusung Pasangan Calon yang sama, artinya dalam Pilkada Pasaman Barat kali ini PKS dan PDIP memiliki visi dan misi yang sama.

Jika hal ini terjadi, tentu kita tidak dapat menemukan alasan yang cukup rasional sehingga kedua Partai ini dapat berkoalisi untuk mengusung Pasalon yang sama. Mengingat, saat yang bersamaan secara nasional kedua partai ini justru mempertontonkan secara terbuka kepada masyarakat bahwa adanya sikap politik yang saling berhadapan, disatu sisi PKS selalu menunjukkan sikap oposisinya terhadap pemerintahan dan disisi yang lain PDIP habis-habisan melakukan pembelaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. 

Mulai dari persoalan pro-kontranya dalam penyusunan UU KPK dan UU KUHP bebera saat yang lalu, hingga belakangan memanasnya pengajuan RUU HIP (Haluan Idiologi Pancasila), yang hingga saat ini sudah mengundang berbagai gejolak ditengah-tengah masyarakat.

Dapat kita saksikan betapa tokoh-tokoh politik PKS ditingkat Nasional secara gamblang menyampaikan penolakannya terhadap pembahasan RUU ini, dikarenakan terindikasi merubah Pancasila sebagai Dasar Negara dan membuka peluang akan munculnya kembali gerakan dan paham komunisme yang sudah jelas-jelas sebagai paham terlarang secara konstitusi di bangsa ini. 

Dan disisi lain Politisi PDIP justru melakukan pembelaannya terkai RUU HIP ini, dimana sebaliknya bahwa pembahasan RUU ini memiliki tujuan yang mulia, dan tuduhan-tuduhan tersebut tidak lain hanya sebatas komoditi politik yang dijadikan untuk merusak citra PDIP ditengah masyarakat.

Lalu, ketika dalam ruang politik Pilkada justru kedua partai ini “berangkulan secara mesra” untuk berkolaisi ditingkat daerah. Tentu sikap-sikap Partai Politik yang masih in-konsiten seperti ini anatar pusat dan daerah akan memuculkan berbagai espektasi ditrengah-tengah masyarakat. 

Sebab hal yang seperti ini semakin mempertegas bahwa setiap partai politik tidak memiliki identitas yang seragam, dengan artian identitas paratai politik ditingkat pusat berbeda jauh dengan identitas partai politik ditingkat daearahnya, tak obahnya bagaikan siang dan malam walaupun terikat dalam AD/ART, visi dan misi partai yang sama.

Dan bahkan bila hal ini terus bergulir juga akan semakin memeperkuat dugaan masyarakat secara umum bahwa sikap partai politik ditingkat daerah masih kental dengan dugaan ditengarai terjadinya jual beli kursi setiap jelang Pilkada terjadi atau yang diistilahkan dengan “mahar politik”, dan justru masih hal inilah yang menentukan sikap politik dalam mendukung Paslon untuk Pilkada. 
T
dugaan ini akan sulit terbantahkan bila bila dukungan yang diberikan oleh Parpol tidak didasarai oleh nilai-nilai  yang dibangun dalam partai politik masing-masing mulai dari tingkat pusat hingga daerah.      

Dan bila kondisi ini yang terus terjadi tentu perkembangan demokrasi kita masih terus berjalan mundur, akibat tidak sehatnya sistem politik yang dibangun, konon lagi bila kita berharap bahwa dalam setiap momentum pesta demokrasi akan terjadi peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat secara umum.