LOGIKA MERITOKRATIK RANCANGAN RUU HIP
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

LOGIKA MERITOKRATIK RANCANGAN RUU HIP

Friday, July 3, 2020


(Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila)
Oleh : Aditia Warman ( Ketua Umum Garuda Community Kab. Pasaman )

Negara akhir-akhir ini dihadapkan dengan gelombang ketidak-pastian yang mengubah wajah peradaban dengan begitu pesat. Perencanaan berbagai kebijakan dicantumkan sebagai upaya dalam mempertahankan peradaban. Negara indonesia misalnya, yang katanya negara demokrasi dengan Filosofis kronslah pancasila-nya. Pancasila sebagai filosofis dasar dan asas tunggal negara indonesia sudah dipakai selama lebih kurang 75 tahun semenjak diproklamirkan tgl 17 agustus 1945. 

Sikron fluktuatif mengenai pembahasan pancasila mejadi prventif akhir-akhir ini, pasalnya pancasila yang sebagai filosofis kronslah menurut Ir.soekarno dan pancasila sebagai asas tunggal negara menurut Soeharto itu sekarang menjadi perbincangan hangat negara dalam image masyarakat. 

Pancasila belakangan ini tengah kisruh diperbincangkan baik dikalangan media maupun elit politik. Primordial-nya menjadi Trending topik akhir-akhir ini. Tidak bisa kita nafikkan bahwa Pancasila yang sudah lama dipakai sebagai asas tunggal  negara, sekarang malah digadang-gadangkan akan di ganti dengan istilah RUU HIP ( Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ). Lantas apakah RUU HIP ini akan melumpuhkan pancasila? Dan mengapa RUU ini dibahas ketika indonesia sedang kisruh dengan pandemic Corona?. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kita bersama, apakah ada yang salah dibatang tubuh pancasila ini?.

Dilansir dari Catatan Rapat Badan Legislasi Pengambilan Keputusan Atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila tanggal 22 April 2020, RUU HIP adalah RUU yang diusulkan oleh DPR RI dan disebut telah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020. 

catatan rapat tersebut, dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai Haluan Ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan Undang-undang tentang Haluan Ideologi Pancasila. Beberapa yang dibahas dalam RUU tersebut adalah dibentuknya beberapa badan. Di antaranya, Kementerian atau badan riset dan inovasi nasional, Kementerian/ Badan Kependudukan dan Keluarga nasional serta Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila.

RUU ini memicu sejumlah tanggapan politisi dan tokoh yang menganggap RUU HIP tak memiliki urgensi untuk dibahas di masa pandemi. Pasalnya, tidak ada urgensi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, untuk melakukan pembahasan RUU yang menjadi inisiatif DPR itu. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila (RUU HIP) yang telah disahkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR pada 12 Mei lalu saat ini tengah ditunda pembahasannya atas permintaan dari pemerintah. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai pengusul RUU HIP akhirnya buka suara.

RUU Haluan Ideologi Pancasila sejauh ini memang menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah isu 'liar' pun tak pelak menyertai draft undang-undang satu ini. Termasuk di antaranya terkait isu dan sejumlah kekhawatiran bangkitnya faham komunisme di Tanah air. Tak kurang lembaga masyarakat dan  keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan maklumat tegas menolak RUU HIP ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyoroti rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) Ini telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Melalui sebuah maklumat MUI berpandangan bahwa HIP Memeras pancasila menjadi Trisila lau menjadi Ekasila yakni "Gotong Royong" adalah nyata-nyata pengaburan dan penyimpangan dari makna pancasila itu sendiri, dan secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, Ketuhanan yang maha esa yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat (1) UUD 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bila maklumat ini diabaikan oleh Pemerintahan Republik indonesia, maka Pimpinan MUI pusat dan segenap pimpinan MUI Provinsi se-indonesia menghimbau agar umat islam indonesia bangkit dan bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan menolak faham komunisme dan berbagai upaya licik yang dilakukannya, demi terjaga dan terkawalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945.
Raymon Boudon dalam bukunya La logique du social telah menyebutkan bahwasanya fenomena sosial apa pun merupakan produk tindakan-tindakan individual. Oleh karena itu logika tindakan harus dicari pada sisi rasionalitas pelaku-pelakunya. 

Lantas apakah RUU HIP ini masih rasional?. Sebagai negara demokrasi katanya, setiap kebijakan maupun regulasi yang diterapkan harus berpijak pada kebutuhan rakyat bukan kebutuhan secuil oligarki. Karena kelangsungan Kesejahteraan rakyat dan keutuhan NKRI menjadi jaminan bersama.
Kesadaran warga negara dan partisipasinya sangat menentukan dalam keadaan Indonesia seperti ini, Negara demokrasi dan Negara hukum, sudah pasti kunci dari perbaikan berada ditangan rakyat. 

Untuk itu perlu digiatkan upaya pemberdayaan dan mengorganisasi diri di dalam civil society. Tentu harus melalui sinergi semua elemen negara. Penulis menekankan pada partai politik, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat agar melakukan dedikasi politik, hukum, dan keadilan bagi masyarakat guna membentuk iklim Negara yang sehat. Sebab kunci utama dari perbaikan perpolitikan kita harus diakui berada pada kesadaran masyarakat serta kedewasaan penguasa menjalankan nilai-nilai dan moral berdasarkan konsensus bersama (ideologi, konstitusi, dan regulasi).

 Penulis berpendapat bahwa dalam negara hukum pun kebijakan yang di buat harus berdasarkan itikad baik dari para penegak hukum. Itikad baik dalam penegakan hukum harus diiringi dengan moral sebagai jembatan hukum agar tercipta suasana ideal dan harmonis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tidak pula boleh dipungkiri, bahwa penerapan moral harus dilakukan kepada seluruh elemen Negara, baik itu penguasa maupun pada masyarakat, melalui hubungan moral dan hukum inilah peran (Pancasila) menciptakan hukum yang positif. Karenanya Pancasila harus dijunjuung tinggi keberadaan, fungsi dan legalitasnya.