Suara Rakyat Bisa Dinominalkan Oleh Para Politikus
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

Suara Rakyat Bisa Dinominalkan Oleh Para Politikus

Friday, July 17, 2020



Oleh :Khamisatul Husna Kabid Humas Infokom KIPP Kecamatan Sungai Beremas

Pemilihan Umum 2020 menjadi ajang pesta Demokrasi bagi warga negara Indonesia.  tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Pemilihan ini untuk memilih Bupati dan Walkil Bupati di tingkat Kabupaten Kota serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat Provinsi.  

Persoalan Money Politic dalam pemilu masih menghantui prosesi Pemilu 2020, sehingga akan mengurangi kualitas Demokrasi itu sendiri. Money Politic atau yang biasa disebut dengan Politik Uang, sangatlah berbahaya dalam membangun sebuah proses Demokrasi yang bersih, karena perannya yang sangat berdampak merusak Demokrasi.

 Politik Uang ini bagaikan tumor ganas yang menjalar keseluruh tubuh, jika tidak segera di Operasi  lambat laun akan semakin mengganas dan akan menggerogoti seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat di Negeri ini, jika hal ini terus di biarkan akan menyebabkan kematian bagi Demokrasi itu sendiri.

Selain akan menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, politik uang juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri. Musuh demokrasi yang sedang kita hadapi saat ini sebenarnya bukanlah pihak asing yang dengan sengaja merusak, menggerogoti, dan kemudian merobohkan Demokrasi tapi mereka tidak lain adalah Pembeli Suara Rakyat. Politik Uang merupakan suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat Pemilihan Umum. Pembelian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. 

Politik Uang adalah sebuah bentuk Pelanggaran Kampanye yang bertentangan dengan aturan dan Undang-undang Kepemiluan.
Seperti yang terjadi disebuah daerah kecurangan yang dilakukan oleh salah satu paslon. Khusus untuk calon independen yang ingin mencalonkan diri harus memenuhi pesyaratan mendapatkan minimal 10% suara agar dapat terdaftar. 

Maka untuk mendapatkan suara tersebut mereka menggunkan cara praktis yaitu dengan money politic. Dengan mengutus tim suksesnya, para warga yang menyatakan mendukung paslon yang sudah diiming-imingi uang sebelumnya, suara mereka bisa dinominalkan dengan sejumlah uang, hanya RP.20.000 saja harga yang dibayar untuk satu suara oleh paslon tersebut. 

Berdasarkan undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 515 yang bunyinya, ” Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)”.

Penyelenggara Pemilu harus mendorong Partai Politik Peserta Pemilu dan Caleg, untuk tidak berkampanye menggunankan Politik Uang. Agar terciptanya pemilu yang jujur dan bersih.  sebagai calon pemimpin juga harus mengintropeksi diri  kareana tidak mencerminkan sikap jujur, yang seharusnya menjadi pakaian bagi seorang pemimpin. Dengan mudahnya mengandalkan uang untuk mencapai suatu tujuan, ibarat kata yang kaya yang berkuasa memang benar-benar terjadi. 

Dan yang paling parahnya lagi mereka juga tidak sungkan mengumbar janji setelah perbuatan curang yang diperbuat tersebut. Harapan kedepannya akan lahir pemimpin baru yang bisa menunjukkan prestasi, yang peduli dengan daerah yang dipimpin sehingga bisa membawa perubahan yang nyata di daerah yang dipimpin dan juga menjadi batu loncatan untuk daerah lain agar juga dapat menjadi lebih baik