Pilkada Kabupaten Solok: Kita Akan Tolak Politik Uang
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

Pilkada Kabupaten Solok: Kita Akan Tolak Politik Uang

Wednesday, August 19, 2020




Dori Asra Wijaya

Pemuda Kabupaten Solok


Perhelatan pilkada serentak tahun 2020 tetap berlanjut meski di tengah pandemi Covid-19. Sesuatu yang seharusnya cukup memghawatirkan untuk kita semua. Namun, keputusan (politik dan hukum) telah diambil dan semua pihak harus menanggung risiko. Tentu dengan mengoptimalkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah sebagai upaya proteksi terhadap kemungkinan penularan Covid-19.


Kabupaten Solok, menjadi salah satu daerah yang akan terlibat dalam perhelatan Pilkada serentak tahun ini. Beberapa nama mencuat sebagai bakal Calon Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Solok mendatang. Namun, Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi kemudian membuat perhelatan tersebut bertambah jenis kerawanannya. Tidak hanya rawan dari hal lain selain tahapan pemilu (nonelektoral) karena faktor wabah, tetapi juga secara teknis dan politis.


Berdasarkan temuan indeks kerawanan pemilihan (IKP) yang dipublikasikan pada Februari dan update IKP setelah wabah yang dirilis Juni 2020. Pada IKP yang dirilis di awal tahapan pilkada, dua isu yang cukup menonjol dalam menyumbang kerawanan pilkada adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan politik uang (money politics) pada pilkada serentak 2020 ini.


Praktik Politik Uang bukanlah hal yang baru dan masih jadi ancaman dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020. Politik uang yang tak terkendali menjadi ancaman serius terhadap demokrasi. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini dan keadaan ekonoki yang tak menentu, politik uang menjadi hal yang sangat rawan untuk dilakukan. 



Peran Penting Anak Muda


Dalam praktek Politik Uang, serangan Fajar hanya merupakan salah satu bentuk dari politik uang. Tapi hal lainnya seperti pemberian uang, jasa atau barang sebelum pemilu dan saat masa kampanye juga merupakan praktek dari politik uang.


Membiarkan praktek uang terjadi di kabupaten kita, akan memperparah kondisi demokrasi kita dan menghambat kita mendapatkan pemimpin yang sebenarnya. Pemimpin yang hadir dengan gagasan dan visi tentu lebih kita butuhkan daripada pemimpin yang hanya memiliki dan mengandalkan uang banyak untuk memenangkan pemilu.


Semua pihak, Bawaslu, LSM, pemerintah, dan terutama anak Muda harus mengambil peran penuh untuk memberikan edukasi kepada masyarakat banyak tentang dampak buruk dari politik uang. Lebih dari itu, masyarakat juga harus tahu bahwa kita semua akan memilih pemimpin yang punya gagasan dan visi yang jelas untuk kabupaten solok selama 5 tahun kedepannya. 


Pekerjaan ini tentu tidak akan mudah dan akan sangat berat. Tapi kita optimis untuk bisa melakukannya dan kita juga optimis bahwa kita bisa dapatkan pemimpin yang lebih baik. Semoga dalam waktu dekat, ada orang atau anak muda yang akan menginisiasi gerakan “Solok Tolak Politik Uang”. 


“Solok Tolak Politik Uang: terima uang, jasa dan barangnya. Tapi jangan pilih orangnya”.