PILKADA PASAMAN BARAT DAN PERAN KOORPORASI SAWIT
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

PILKADA PASAMAN BARAT DAN PERAN KOORPORASI SAWIT

Rindo Ribad
Monday, September 21, 2020


Oleh : Muhardi Mahasiswa asal Pasaman Barat

Sudah belasan tahun umur Pasaman Barat semenjak dibentuk sesuai dengan UU No.38 Tahun 2003 Tanggal 18 Desember 2003, dan tahun ini akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah untuk kesekian kalinya.


Perlu diketahui Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang komoditas utama nya Sawit, dan sebagian besar dikuasai Koorporasi Sawit maka dari itu bisa dipastikan bahwa Kabupaten Pasaman Barat sudah ketergantungan dengan komoditas ini ,bisa kita lihat saat harga TBS turun makanya semuanya ikut terdampak.


Namun dalam perkembangan ini banyak juga masalah lain yang muncul setelah masuknya perusahaan sawit di Pasaman Barat mulai dari perluasan lahan,limbah yang semestinya mengacu pada Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) hal ini sesuai dengan UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2),Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.


Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi: Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). bukan malah seperti  yang terlihat mengabaikan.


Didalam Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampak menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah Corporate Social Responsibility (CSR)adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta 

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun

masyarakat pada umumnya.)Yang merupakan suatu kewajiban perusahaan juga lemah dari pemantauan Pemerintah Daerah. 


Sebentar lagi para kandidat akan bertarung menuju kursi empuk Pasaman Barat 1,mungkin pemimpin-pemimpin kita sebelumnya belum maksimal dalam menuntaskan permasalahan yang ada antara Perusahaan dan Masyarakat.


Harapan kepada kandidat semoga tidak ada yang menerima dukungan dana dari koorporasi untuk pemenangannya,dan bagi siapapun yang nantinya terpilih mulailah dengan serius mengurusi serta lebih bijak dalam mengambil kebijakan tanpa pandang bulu dan membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya serta membangun daerah yang kita cintai ini.



Ada 2 Poin yang perlu menurut saya yang mesti dilakukan PemKab kedepannya 

1.Jalankanlah Amanat dari UU no 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan

2.Pantaulah sebaik mungkin Penggunaan Dana CSR Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan transparansi pengelolaannya. 


Berilah solusi yang kongrit dalam membangun Pasaman Barat jangan terkesan pemerintah daerah sendiri tidak punya kuasa akan daerahnya,Buktikan Janji dan jangan menambah janji-janji "Muhardi (Mahasiswa Asal Pasaman Barat)