HMI Cabang Padang Penolakan Omnibuslaw Harus Kita Lihat Dari Aspek Sosial Yang Ada
loading...
-->
loading...

Pasang Iklan Anda

HMI Cabang Padang Penolakan Omnibuslaw Harus Kita Lihat Dari Aspek Sosial Yang Ada

Wednesday, October 28, 2020




Padang - Belakangan penolakan demi penolakan terjadi terkait dengan disahkanya UU Ciptakerja oleh DPR RI melalui sidang paripurna. Hal ini menyebabkan perlu adanya kajian terkait dengan sesuatu hal yang memantik kenapa penolakan tersebut bisa terjadi. 

Omnibus law merupakan suatu diantara Undang-Undang yang dibuat dalam rangka menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga bs menjadi lebih sederhana.

Terkait istilah dalam segi aspek hukum ini belakangan sedang menjadi perhatian di Indonesia. Pasalnya, pemerintah Indonesia sedang menyusun draft omnibus law yang bertujuan untuk mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi nasional. Ada tiga hal dasar yang disasar pemerintah, yakni terkait dengan UU perpajakan, cipta lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM (28-10-2020)

Dalam penelusuranya, ternyata bkn hanya Indonesia yang menerapkan kebijakan omnibus law, melainkan sudah ada dibeberapa negara maju yang menerapkan sistem Omnibus law sebagai bagian dari strategi untuk bagaimana menyelesaikan persoalan regulasi yang berbelit dan tumpang tindih pada hari ini.


Rahmaddian, Ketua HMI Cabang Padang Mengungkapkan "Dalam situasi hari ini, tentu kita harus melihat melalui aspek dari seluruh kacamata yang ada. Baik itu terkait hukum, ekonomi, politik, sosial-budaya dan lain-lain. Terkait dengan RUU tersebut, tujuan jika untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan memperbaiki persoalan regulasi berbelit yang tumpang tindih dan pengembangan UMKM. Ini tentu harus diapresiasi. Meski ada dibeberapa aspek yang masih perlu untuk ditinjau kembali. Apalagi hari ini, situasi pandemi covid 19 tentu berpengaruh terhadap bagaimana nasib Indonesia kedepan. 

Fokus untuk bagaimana bisa untuk memutus mata rantai penyebaran covid 19 yang jika dilihat dari grafik perkembangan nasional selalu saja meningkat, belum ada tanda-tanda menurunya. Tentu kita berharap agar persoalan ini bisa ditinjau kembali terlebih dahulu sebelum benar-benar disahkan.


"Beberapa kali kajian yang coba kita lakukan terkait solusi yang ditawarkan dari kemelut permasalahan yang terjadi pada hari ini tentang Omnibus Law seakan-akan kebijakan ini terkesan hanya menguntungkan sebagian pihak saja terutamanya para pemilik modal, masyarakat tidak dilibatkan atau diikutsertakan dalam proses pengambilan kebijakan. Seharusnya ruang-ruang terbuka untuk berdialog dengan masyarakat diciptakan agar maksud dan tujuan dari RUU Omnibus Law ini bisa sampai dan tidak menimbulkan kekeliruan dikemudian hari, tidak serta merta ada atau nim salabim, ujub-ujub muncul kepermukaan. Jikapun ada perubahan-perubahan terkait RUU tersebut hendaknya disampaikan dan disosialisasikan agar tidak luput dari pantauan seluruh stackholder dan terkhusus bagi masyarakat sehingga bisa memahami dan menerima kebijakan yang akan diambil nantinya.